Jambi – Dalam rangka melakukan pembahasan usulan program, kegiatan untuk menyusun kebutuhan pagu anggaran tahun 2022, sektor perhubungan di Provinsi Jambi yang akan diusulkan melalui dana APBN maupun APBD Provinsi Jambi.
Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jambi menggelar rapat teknis Penyusunan Pagu Anggaran tahun 2022 tingkat Provinsi Jambi di Odua Weston hotel, Senin (14/12/2020).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Varial Adhi Putra, yang dihadiri oleh perwakilan kepala Bappeda Provinsi Jambi, Kepala BPTD Wilayah V Provinsi Jambi serta seluruh kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.
“Sesuai dengan tahapan dan prosedur dalam penyusunan anggaran baik APBN maupun APBD serta terbitnya aturan-aturan baru, maka penyusunan anggaran Tahun 2022 sudah harus dimulai lebih awal,” ungkap Kepala Dishub Provinsi Jambi Varial Adhi Putra saat membuka rakor
Varial menyebutkan proses dan tahapan pengusulan anggaran yang berbasis pada e-planning dan e-budgeting memerlukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas yang lebih baik antara kepentingan pusat dan kebutuhan daerah serta Pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi, sehingga program kegiatan yang akan dilaksanakan dan direncanakan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Kami mengharapkan agar di dalam pembahasan ini nanti dapat dihasilkan usulan-usulan program kegiatan yang benar-benar menyentuh kepada kebutuhan Masyarakat khususnya dalam rangka mengembalikan kembali peran dan fungsi Perhubungan sebagai upaya mewujudkan Asa dan majukan Indonesia,” sebutnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga akan menyingkronkan program-program terkait dengan transportasi darat dan laut sehingga tidak terjadi overlap pada saat pelaksanaan kegiatan.
“Kita ingin wilayah kedepan lalu lintas kapal dan speedboat di laut aman karena kondisi saat ini yang ekstrim perlu ada rambu-rambu yang harus di sinkronisasi,” katanya.
Pengerjaan proyek pelabuhan Ujung Jabung juga akan menjadi prioritas utama Dinas Perhubungan Provinsi Jambi untuk mengusulkan lanjutan pelaksanaan pembangunannya ke Pemerintah Pusat. Sebab, anggaran yang semula untuk penimbunan dibatalkan karena adanya recofusing dari Kementerian Perhubungan.
Ia menambahkan saat ini, Sertifikat tanah pelabuhan Ujung Jabung sudah selesai dan telah diserahkan ke Kementerian Perhubungan menjadi asetnya, sehingga dengan leluasa dapat membangun pelabuhan Ujung Jabung.
“Kita terus mendorong dan berharap akses jalan juga harus diselesaikan terutama jembatan yang ada di Sungai Rambun, maka dari itu kita terus mendorong Kementerian dan Dinas PUPR Provinsi Jambi untuk pembangunan akses jalan ke Ujung Jabung agar cepat dilaksanakan,” tandasnya. (Nia)
