Rapat koordinasi penanganan angkutan batu bara yang belakangan ini menjadi sorotan publik menghasilkan keputusan untuk membentuk tim terpadu.
Tim Terpadu terdiri dari Pemerintah Provinsi Jambi, Dinas Perhubungan dan pihak terkait. Adapun pengawasan terhitung mulai tanggal 10 April dan seterusnya sudah terealisasi.
PLT Asisten III Administrasi Umum Provinsi Tagor Mulia Nasution mendesak Dinas Perhubungan Provinsi Jambi untuk gencar mensosialisasikan hasil rapat ini kepada masyarakat Jambi khususnya.
“Instansi yang berwenang agar melaksanakan sosialisasi melalui media elektronik dan cetak tentang aturan angkutan batubara kepada pengusaha dan pengemudi angkutan batubara,” katanya kemarin, Rabu (4/4/2018).
Selanjutnya, jembatan Timbang Muara Tembesi segera diusulkan oleh Gubernur Jambi kepada Menteri Perhubungan RI agar dapat kembali dioperasionalkan, karena sangat dibutuhkan untuk mengukur Tonase angkutan batubara.
“Setelah Timdu terbentuk segera melaksanakan pertemuan untuk rencana operasional penertiban angkutan batubara. Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten segera memasang rambu larangan dan papan informasi dilokasi yang diperlukan,” pungkasnya.(afm)
